Senin, 09 Januari 2017

Pemprov Jabar akan Buat Aturan Gaji Guru Honorer untuk SMA/SMK

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyusun aturan berkaitan gaji guru honorer pasca alih kelola kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai Undang-Undang 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah. Aturan ini akan membuat kepastian penghasilan bagi guru honorer. 

"Nanti kita akan buat aturan (gaji guru honorer). Sekarang kan masih nginduk ke SMA SMK masing-masing. Tinggal kita akan buat aturan yang buat mereka lebih punya kepastian sebagai guru honorer," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan usai pelantikan pejabat eselon di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1). 

Gubernur mengatakan pihaknya akan segera menggelar pertemyan dengan kepala sekolah dan tenaga guru. Pertemuan ini akan merumuskan langkah-langkah penataan pendidikan di antaranya hak guru honorer.

Sebagaimana diketahui pada 2016 lalu Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan menyebutkan akan ada sekitar 20.093 guru SMA/SMK honorer yang akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar seiring alih kelola kewenangan. "Perwakilan guru akan bertemu merumuskan langkah-langkah penataan SMA SMK ke depan supaya gerak cepat tertata dengan baik. Baik kualitasnya dan pelayanan," ujarnya.

Pembahasan ini dikatakan Aher seharusnya telah dibahas pada akhir tahun 2016. Namun kesibukan anggaran dan perubahan SOTK menyebabkan pembahasan tertunda. "Ke depan kita akan berbicara panjang dan ada kesepahaman yang akan dituangkan dalam aturan. Supaya aturannya ditaati.

Untuk sementara, penggajian gaji guru honorer masih akan mengikuti aturan sebelumnya. Atau mengacu kepada aturan di masing-masing sekolah. Pihaknya bahkan menyebut akan menggaji puluhan ribu guru honorer tersebut sesuai dengan nilai upah minimum kota/kabupaten (UMK) di masing-masing daerah. 

"Tapi (besaran gaji) itu yang perlu kita diskusikan (lagi)," ujarnya

Dia berharap, pembahasan aturan ini bisa selesai pada Januari ini. Sehingga pada bulan Februari para guru honorer bisa menerima gaji sesuai dengan aturan yang baru.

Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya berencana akan mengumpulkan para kepala sekolah SMA/SMK se-Jawa Barat di Pusdai Jawa Barat. "Tujuannya untuk sosialisasi terkait alih kelola SMA/SMK ini," katanya.

Selain itu, sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh kepala sekolah tahu terkait regulasi, gaji, hingga pengelolaan aset dipindah dari kabupaten/kota ke provinsi. 

Berita ini bersumber dari republika.co.id.
Share:

Jumat, 06 Januari 2017

Gaji Guru Honorer di Depok Naik Hingga 100 Persen

Sahabat pembaca Honorer Berbakti dan Mengabdi Untuk Negeri, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkomitmen memajukan dunia pendidikan, hal ini dibuktikan dengan perhatian yang tinggi bagi kesejahteraan guru honorer. Pada awal 2017 ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menaikkan honor bagi guru honorer baik tingkat SD maupun SMP di Kota Depok hingga 100 persen.

Kenaikan tidak hanya untuk guru honorer di sekolah negeri saja, melainkan juga bagi guru swasta di Kota Depok. Kenaikan honor bagi guru honorer tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Wali Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Dengan begitu, memasuki awal tahun ini, kenaikan tersebut dapat langsung dialokasikan kepada seluruh guru honorer di Kota Depok. "Setelah disetujui, tahun 2017 ini guru honorer mendapatkan gaji berbeda dengan sebelumnya. Ini untuk kesejahteraan mereka," ujar Kepala Disdik Kota Depok, Mohammad Thamrin di Balai Kota Depok, Jumat (6/1).

Menurut Thamrin, guru honorer akan mendapatkan tambahan menjadi Rp 400 ribu, dari nilai sebelumnya yang besarnya Rp 200 ribu. Ketetapan ini sudah disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada. Namun, untuk pemberian honor bagi guru swasta tidak diberikan berupa dana langsung.

Tapi, dana tersebut dialokasikan melalui dana peningkatan fasilitas pendidikan untuk di masing-masing jenjang pendidikan. Dana yang diberikan untuk guru swasta tersebut dikenal dengan sebutan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Namun, dana bos yang diserahkan ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak dari pusat. Pasalnya, dana BOS terdiri dari dua macam, yaitu dana BOS dari APBD dan dana BOS yang bersumber dari APBN. 

"Honor guru swasta kita alokasikan ke fasilitas sekolah agar mutu pendidikan di sekolah swasta terus meningkat. Saya berharap, dengan adanya kenaikan honor dapat lebih meningkatkan kinerja guru sebagai upaya dalam memajukan pendidikan di Kota Depok," kata Thamrin.

Berita ini bersumber dari republika.co.id
Share:

Senin, 26 Desember 2016

Kota Palembang Berdayakan Guru Honorer

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang H Ahmad Zulinto SPd MM minta sekolah harus cermat dan hati-hati dalam menutupi kekurangan guru. Karena pada akhir 2016 ini bakal ada ratusan guru yang pensiun.

“Setiap sekolah harus bisa menutupi kekurangan guru dengan memberdayakan guru honorer yang ada ataupun merekrut guru honor baru. Pasalnya setiap tahun pasti ada guru yang pensiun,” Kepala Disdikora Kota Palembang H Ahmad Zulinto SPd MM melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian Disdikpora Palembang Drs H Nasikun MM mengatakan, akhir pekan lalu. 

“Untuk honornya, sudah diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bisa juga melalui Bantuan Sekolah Gratis (BSG),” tambahnya. 

Hingga akhir 2016, lanjut dia, sekitar 400-an terdata guru yang akan pensiun. Sedangkan pada 2017, jumlahnya pun tak jauh berbeda. Puncak jumlah guru yang akan pensiun diperkirakan pada 2019 mencapai 800 orang. Rata-rata guru yang pensiun pada tahun tersebut adalah mereka yang diangkat pada tahun 70-80-an atau pengangkatannya melalui Instruksi Presiden (Inpres). “Itupun akan bertambah kalau ada yang mengusulkan mutasi atau jika ada yang meninggal dunia,” cetusnya.

Sementara itu, Kasi Pengembangan dan Tenaga Pendidik TK/SD Disdikpora Kota Palembang, Dareni menegaskan, tak ada alasan seorang guru capek dalam mengajar, meski akan masuk masa pensiun. Sesuai profesionalitasnya, lanjut dia, meski memasuki pensiun kinerja seorang guru harus tetap maksimal. Sebab dalam peraturan memang wajib mendidik anak bangsa tanpa pengecualian. “Siapapun guru itu jika diberi amanah untuk mengajar, baik kelas tinggi atau bawah harus sungguh-sungguh menjalankan kewajiban sesuai kemampuan yang dimilikinya,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Dareni, dihimbau kepada para kepala sekolah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi para guru. “Guru diberikan arahan cara teknik mengajar yang sabar dan profesional,”lanjutnya.

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres Online.
Share:

Sabtu, 24 Desember 2016

Pemerintah provinsi Jateng akan menerapkan sistem seleksi ulang melalui test terhadap pendidik dan tenaga kependidikan honorer jenjang SMA/SMK yang pengelolaannya akan diambilalih dari pemkab ke pemprov.

Sahabat pembaca Honorer Berbakti dan Mengabdi Untuk Negeri yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah provinsi (pemprov) Jateng akan menerapkan sistem seleksi ulang melalui test terhadap pendidik dan tenaga kependidikan honorer jenjang SMA/SMK yang pengelolaannya akan diambilalih dari pemkab ke pemprov.

Bila kebijakan tersebut diberlakukan, PGRI Kabupaten Banyumas minta agar sistem seleksi ulang tersebut dilakukan lebih dalam rangka hanya untuk peningkatan kompetensi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banyumas, Takdir Widagdo, mengungkapkan PGRI tidak mempermasalahkan manakala pemprov akan menerapkan sistem seleksi ulang bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMA/SMK, apalagi bila hal itu terpaksa harus dilakukan lantaran ketersediaan anggaran yang dimiliki pemprov terbatas.

”Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK cukup banyak. Bila dirata-rata, setiap kabupaten/kota terdapat sekitar 2.000 orang honorer, maka bila jumlah kabupaten/kota di Jateng ada sebanyak 35, maka bisa dihitung berapa anggaran dana yang harus dialokasikan pemprov untuk membayar mereka,” kata dia.

Dalam melakukan seleksi, lanjut dia, pemprov hendaknya lebih menitikberatkan pada aspek latar belakang pendidikan dihubungkan dengan tugasnya sebagai seorang pendidik. Mereka harus dicek apakah latar belakang pendidikannya sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Bila sudah sesuai, maka semestinya mereka dipermudah untuk diterima sebagai pendidik honorer pemprov.

Terkait dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemprov, jelas dia, kebijakan ini akan diberlakukan per 1 Januari mendatang. Bahkan mereka, terutama guru PNS jenjang SMA/SMK yang akan dilimpahkan ke provinsi sudah menerima Surat Keputusan (SK) pelimpahan.

Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui apakah pemprov akan mendirikan unit pelaksana teknis yang mengurusi jenjang SMA/SMK di masing-masing kabupaten. ”Soal UPT kami belum tahu, sebab sampai sekarang belum ada informasi yang kami terima,” ujar Takdir.

Sementara mendekati pemberlakuan kebijakan pengambilalihan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan menengah (Dikmen), sejak 1 Oktober lalu Dinas Pendidikan di setiap kabupaten dilarang untuk mengeluarkan sejumlah keputusan.

Di antaranya tidak boleh melakukan pengangkatan CPNS dan PNS, tidak boleh mengeluarkan kebijakan mutasi terhadap guru SMA/SMK, tidak boleh menjatuhkan sanksi disiplin, tidak boleh melakukan usulan kenaikan pangkat, pengusulan pensiun dan lain-lain.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Kamis, 22 Desember 2016

Perbandingan Guru PNS dan Honorer di Majenang Tidak Ideal

Sahabat pembaca Honorer Berbakti dan Mengabdi Untuk Negeri, sudah tahukah anda bahwa perbandingan antara guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mereka yang masih menjadi guru honorer, dirasa sudah tidak ideal lagi. Rata-rata di Sekolah Dasar (SD), kini hanya ada 2 guru PNS. Sisanya adalah guru yang digaji oleh Komite Sekolah masing-masing.

“Sekarang paling hanya ada dua guru PNS. Itu sudah termasuk kepala sekolah dan harus mengurus administrasi,” ujar Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kecamatan Majenang, H Rohandi. 

Dia mengatakan, perbandingan ini akan makin tidak ideal pada 2018. Ini meningat tiap tahun ada 200 guru PNS yang memasuki masa purna tugas alias pensiun. Hingga bisa dipastikan mayoritas SD di Kecamatan Majenang akan kehilangan guru PNS. 

“Tahun dua ribu delapan belas makin banyak yang pensiun. Saya saja sudah dekat,” ujarnya.

Sebagai gantinya, komite dipastikan harus mencari guru pengganti. Satu-satunya pilihan adalah menambah guru honorer. Langkah ini harus dilalukan karena sampai saat ini belum ada pengangkatan guru PNS. Pemerintah sendiri pada 2016 ini tidak melakukan rekruitmen PNS untuk semua dinas dan kementrian. 

“Mau tidak mau harus nambah guru honorer karena tidak ada pengangkatan,” katanya.

Lebih parah lagi, katanya adalah kondisi SD yang dikelola yayasan swasta. Disana guru PNS bisa dipastikan tidak ada sama sekali. Semua guru masih berstatus honorer dan diangkat oleh masing-masing yayasan. 

“SD swasta sudah tidak ada guru PNS,” katanya.

Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

Rabu, 14 Desember 2016

Selesaikan Masalah Pekerja Honorer, DPR Akan Revisi UU ASN

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi terbatas Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dibawa ke pembahasan tingkat II menjadi inisiatif DPR. Sepuluh Fraksi DPR setuju revisi terbatas RUU ASN dilanjutkan ke Rapat Paripurna terdekat.

"Insya Allah, RUU ini bisa menjawab problematika honorer selama ini. Kami mengharapkan teman-teman dapat mengawal perjalanan RUU ASN ini," ujar Anggota Baleg Firman Soebagyo di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip dari laman DPR, Rabu (14/12/2016).

Inisiator RUU ASN Rieke Diah Pitaloka mengatakan, terdapat beberapa poin yang mengemuka dalam revisi terbatas RUU ASN. Termasuk, usulan tentang dihapusnya Komite ASN agar lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Rieke menambahkan, revisi terbatas mengakomodir Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), antara lain Jaminan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian.

"Diatur definisi yang jelas mengenai PPPK. Ini juga tidak sembarangan orang disebut PPPK dan ketika pekerjaannya itu menerus tidak bisa dikategorikan PPPK. Kemudian tidak kalah penting, menyelesaikan problematika honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS yang sisa dari rekruitmen beberapa tahun lalu," tambah politikus PDIP itu.

Diharapkan, lanjut Rieke, revisi terbatas RUU ASN bisa segera diputuskan menjadi inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna mendatang. Setelah itu, pimpinan DPR akan mengirim surat kepada Presiden untuk menugaskan kementerian terkait dalam pembahasan RUU tersebut.

"Harapan kami, satu kali masa sidang selesai," tandas Rieke.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Minggu, 11 Desember 2016

Gaji honorer di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan akan dinaikkan menjadi Rp 2,2 juta per bulan.

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa para honorer di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan bakal menerima kado awal tahun 2017. Gaji mereka akan dinaikkan menjadi Rp 2,2 juta per bulan.

Sebelumnya gaji para honorer hanya Rp 1,8 juta per bulan.

Beberapa SKPD yang tidak banyak mempekerjakan honorer bahkan berani menaikkan hingga Rp 2.437.000, sesuai Upah Minum Provinsi (UMP) Sulsel.

Kenaikan ini sesuai dengan keinginan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Sebenarnya, Komisi A DPRD Sulsel ingin agar seluruh honorer digaji sesuai UMP.

Hanya saja, niat itu terganjal kemampuan anggaran. Salah satu SKPD yang sudah mendata honorernya, yakni Biro Umum dan Perlengkapan Sulsel. Di sana, ada 185 honorer.

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sulsel, Malik Faisal mengatakan, ia butuh Rp 444 juta untuk menaikkan gaji honorer.

"Kita juga ingin menaikkan sesuai UMP, tetapi saya masih pikirkan anggaran mana yang bisa digeser," kata Malik, Minggu, (11/12).

Sementara itu, untuk tenaga outsourching tetap digaji oleh pihak ketiga penyedia jasa.

Meski demikian, Malik juga menekankan agar tenaga yang diperkerjakan harus digaji sesuai dengan UMP.

Selama ini, urusan kebersihan kantor gubernur ditangani pihak ketiga dengan anggaran mencapai Rp 1 miliar per tahun.

"Jadi pantas kalau tenaga outsourching diupah sesuai UMP. Nanti kita tekankan lagi ke perusahaan yang memenangkan tendernya," lanjut Malik.

Kepala Bidang Pembiyaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Kaharuddin Azin mengatakan, meski gaji honorer sudah dinaikkan, mereka tetap berpotensi untuk mendapatkan honor kegiatan. Bergantung kebijakan masing-masing SKPD.

"Kalau mereka dimasukkan dalam kepanitiaan dan dinilai rajin oleh pimpinannya, tetap diberikan honor. Sama saja dengan PNS, tidak semua pegawai diberikan honor kegiatan," jelas Kaharuddin, kemarin.

Di lingkup Pemprov Sulsel, tenaga honorer masih cukup banyak. Namun untuk kategori dua (K2), jumlahnya hanya 851 orang.

Sisanya honorer yang diangkat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja mereka.

Badan Kepegawian Daerah (BKD) Sulsel pun kini sedang mendata jumlah honorer Pemprov Sulsel. Upaya ini untuk menertibkan honorer siluman.

Kepala Bidang Perencanaan BKD Sulsel, Nursyamsih mengatakan, sejauh ini data yang masuk baru 30 persen dari SKPD. Makanya, ia belum bersedia menyebutkan jumlahnya.

"Kita minta paling lambat sepekan sebelum akhir tahun sudah masuk jumlahnya. Ini juga ada kaitannya dengan rencana seleksi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," katanya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar kebingungan mencari anggaran untuk menggaji tenaga guru honorernya.

Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Ismunandar hanya berharap sumbangan wali siswa, untuk menutupi pendapatan guru honorer.

Khususnya guru honorer SMA dan SMK yang tidak lagi ditanggung pemerintah, baik Pemkot maupun Pemprov Sulsel.

Kata dia, jika bukan dari sumbangan orang tua siswa, maka tak ada lagi pendapatan bagi mereka.  

Apalagi pihaknya juga sudah lepas tangan, untuk honorer SMA dan SMK. Ditambah pemprov, kata dia, juga sudah tidak menganggarkan gaji guru honorer.

"Di mana mau diambilkan gaji kalau bukan dari sumbangan sukarela pendidikan berkualitas," ujar Ismunandar kepada FAJAR, kemarin. Pemprov Sulsel, kata dia menghapuskan item pembiayaan dana gratis. Utamanya untuk pendapatan guru honorer.

Ismunandar menganggap, ini sebuah kemunduran. Dana pendidikan gratis yang mestinya masih bisa dipertahankan, justru dihilangkan. "Menurut saya tentu ini kemunduran pendidikan. Masalahnya honorer itu bagian penting dari pedidikan kita juga," tambahnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 09 Desember 2016

MenPAN Tidak akan Paksakan Daerah untuk Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur menargetkan Peraturan Pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru selesai akhir tahun ini.

"Kita fokus menyelesaikan PP APN yang targetnya akhir tahun ini selesai. Dengan PP APN ini, nanti kita terapkan ada perubahan struktur ASN kita," kata Asman usai menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat II di Badan Diklat Provinsi Jatim, Jalan Balongsari Lama, Surabaya, Jumat (9/12/2016).

Menurut Asman, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil sejauh ini masih moratorium dengan melihat kemampuan masing masing daerah. Apalagi, kata dia, masih banyak daerah yang belanja pegawainya mencapai 50 persen.

"Kalau kita paksakan mengangkat pegawai, otomatis nanti akan banyak lagi belanja pegawainya. Tentu terkendala pembangunan pembangunan di daerahnya. Saya pikir banyak hal yang harus dipertimbangkan," ungkap Asman.

Bagaimana dengan tingkat pendidikan tenaga honorer yang masih rendah? Asman menjawab pihaknya masih perlu melakukan perbaikan di ASN untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Sebagian besar ada yang tamat SMP, SMA. Sementara kita punya tantangan yang luas ke depannya. Kita menghadapi MEA, kita menghadapi negara-negara maju," jawab Asman.

Ia juga optimis Undang-Undang ASN yang digodok DPR akan dibahas bersama pemerintah meski sampai saat ini usulan belum diterima pihaknya. "Kita lihat nanti, DPR kan punya hak mengubah itu tentu bersama dengan pemerintah. Sementara ini belum sampai (usulan) ke pemerintah sampai saat ini," tegas Asman.

Dalam sambutan penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Arman berpesan agar pegawai negeri terus meningkatkan layanan publik yang masih jauh dibandingkan di negara tetangga. "Kantor pemerintahan tidak boleh kalah dengan bank. Jangan sampai datang ke kantor SKPD disambut Satpol PP yang sambil merokok lagi. Jangan ada lagi seperti itu serta bawa perubahan yang baik lagi untuk daerah masing masing," pungkas Asman.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Minggu, 04 Desember 2016

Honorer dan Bidan PTT Bersatu Kawal Revisi UU ASN

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa sepuluh fraksi di Baleg DPR menyatakan setuju revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadikan usul inisiatif dewan.

Revisi UU ASN itu nantinya mengakomodir pengangkatan seluruh honorer, PTT, maupun non kategori, menjadi CPNS.

Para honorer pun bertekad untuk mengawal revisi tersebut hingga disahkan menjadi UU.

"Kami akan tetap mengawal pembahasan revisi UU ASN. Ini sudah separoh jalan, jadi tidak boleh dibiarkan. Seluruh honorer maupun non honorer harus berjuang dan terus mengawal ini," tegas Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titik Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (4/12).

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Bidan PTT, Marian‎i mengungkapkan, saat ini seluruh honorer maupun non honorer tidak lagi melihat profesi.

Yang dilihat adalah kumpulan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non PNS.

‎"Perjuangan kami untuk kepentingan bersama, tidak ada pengkotakan. Walaupun masih ada forum yang belum bergabung, tapi tetap misi kami untuk semua," ujarnya.

Sampai saat ini menurut Mariani, sudah 12 forum yang bergabung yaitu‎ Bidan PTT Pusat Indonesia, Pager Nusantara (honorer K2), FK THLBPP Nusantara, Presidium Perjuangan ITBPPI, FK THL POPT Nusantara, FKP2I Pendamping Perkebunan, FKPPBI Penyuluh Perikanan, FTI (Inseminator Peternakan), FK BPPPN (BanPol PP), FOPPSI, PMT, dan FHK2I.

"Kami tetap membuka ruang bagi kawan-kawan forum yang belum bergabung, bersatu kita akan lebih kuat," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, 03 Desember 2016

DPR Targetkan Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Selesai Sebelum Akhir Tahun

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan draft revisi terbatas UU ASN di DPR,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Lebih lanjut, Rieke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia memberikan contoh, banyak pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap. “Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat.

“Dari tingkat pusat lalu ditimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Selasa, 29 November 2016

Jambi Pertahankan 5.000 Guru Honorer, Rp 36 Miliar Gaji Disiapkan

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri, sudah tahukah anda bahwa sekitar 5.000 orang guru honorer di Provinsi Jambi yang sempat resah karena terancam diberhentikan pasca pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi akhirnya lega.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tetap mempertahankan guru honorer karena tenaga mereka sangat dibutuhkan memenuhi kekurangan guru di daerah itu. Sekitar Rp 36 miliar anggaran untuk gaji para guru honorer tersebut telah disediakan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2017.

“Para guru honorer masih sangat dibutuhkan di Jambi untuk mengatasi kekurangan guru, khususnya guru sekolah menengah atas (SMA). Karena itu Pemprov Jambi tetap mempertahankan sekitar 5.000 orang guru honorer yang ada saat ini," kata Gubernur Jambi, Zumi Zola di Jambi, Senin (28/11).

"Anggaran biaya untuk gaji guru honorer tersebut sudah kami alokasikan dalam APBD 2017 sebesar Rp 36 miliar. Gaji guru honorer tersebut antara Rp 400.000/orang/bulan hingga Rp 800.000/orang/bulan,” Zumi menambahkan.

Menurut Zumi Zola, Pemprov Jambi akan memperjuangkan agar anggaran untuk gaji guru honorer yang telah dialokasikan dalam APBD 2017 tidak sampai dicoret dewan. Anggaran untuk gaji guru honorer yang dimasukkan dalam APBD Jambi 2017 masih sangat realistis. Kemudian tenaga guru honorer juga sangat dibutuhkan di Jambi.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami berharap dewan dapat menyetujui alokasi anggaran untuk gaji guru honorer. Kami sudah bicarakan mengenai anggaran gaji guru honorer ini dengan pihak DPRD Provinsi Jambi. Pada prinsipnya dewan juga setuju,”ujarnya.

Dijelaskan, selain mempertahankan guru honorer, Pemprov Jambi juga kini mengupayakan pemerataan guru. Pemerataan guru tersebut dinilai penting agar sekolah-sekolah di daerah kabupaten tidak lagi kekurangan guru.

“Hingga kini masih terjadi penumpukan guru SMA di daerah perkotaan. Nah, melalui pengalihan pengelolaan SMA dan sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, maka kami lebih mudah melakukan pemerataan guru. Guru-guru yang menumpuk di perkotaan akan dialihan sebagian ke daerah kabupaten,”katanya.

Mengenai penambahan 1.500 ruang kelas di Jambi, Zumi Zola mengatakan, pembangunan ruang kelas tersebut akan dilakukan bertahap karena biayanya besar. Penambahan ruang kelas diprioritaskan di sekolah-sekolah yang selama ini kekurangan ruang kelas, khususnya di perkotaan.

Berita ini bersumber dari Berita Satu.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...
Diberdayakan oleh Blogger.