Selasa, 21 Februari 2017

Honorer K2 Bakal Gelar Aksi Demo

Sahabat pembaca blog Honorer K2, sudah tahukah anda bahwa para tenaga honorer kategori 2 (K-2) dari sejumlah daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, 23 Februari 2017.

Aksi 232 tersebut digagas karena ketidakpuasan para honorer kategori 2 atas sikap pemerintah yang dinilai belum memperlihatkan keberpihakan pada mereka.

Rencananya, aksi akan diikuti honorer kategori 2 dari berbagai daerah. Termasuk dari Subang yang sudah memastikan akan ikut turun dalam aksi tersebut.

“Kami bersama Forum Honorer Kategori II se-Indonesia akan menggelar aksi nasional 23 Februari 2017, untuk mendapat kepastian sikap pemerintah kepada kami. Harapan kami tetap yaitu angkat honorer menjadi PNS sebagaimana amanah revisi UU ASN yang sudah disetujui melalui paripurna DPR RI pada 23 Januari 2017 (menjadi RUU inisiatif DPR, red),” kata Ketua Kordinator Daerah Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Subang, Rudhi SPd I kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (19/2).

Menurut Rudhi, DPR telah setuju untuk dilakukannya revisi UU ASN. Materi revisi itu memberikan ruang bagi honorer K2 untuk segera diangkat menjadi PNS.

Tak hanya itu, lanjut Rudhi, DPR juga telah menyurati presiden untuk dilakukannya pembahasan revisi UU ASN bersama dewan.

Kata Rudhi, ternyata perjuangan honorer melalui RUU ASN kembali mendapat rintangan. Pasanya, Kemenpan-RB sedang menyiapkan PP yang mengarahkan agar honorer K2 dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sesuai penyampaian dari Menpan-RB bahwa PP yang disusun yang di dalamnya tetap menggiring atau mengarahkan honorer kategori II menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja, itupun harus melalui proses tes yang akan memberatkan honorer,” ungkapnya. 

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres.
Share:

Sabtu, 11 Februari 2017

Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan kependidikan Solo meminta ada kepastian diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Sahabat pembaca blog honorer k2, sudah tahukah anda bahwa ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan kependidikan Solo meminta ada kepastian diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Ketua Forum Honorer K2 Kependidikan Solo, H. Sri Subekti, mengatakan sampai sekarang nasib 122 guru dan penjaga sekolah honorer K2 di Solo terkatung-katung.

“Kami sudah menunggu cukup lama, tapi belum ada kepastian kapan akan diangkat menjadi PNS,” katanya kepada Espos di sela-sela pertemuan guru honorer K2 di Kantor Dewan Pendidikan Solo, Kamis (9/2/2017).

Pertemuan yang diikuti puluhan guru honorer K2 tingkat SD, SMP, SMA, dan penjaga sekolah itu juga dihadiri Ketua Dewan Pendidikan Solo Joko Riyanto, Ketua PGRI Solo, Sugiaryo, Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) Ichwan Dardiri, dan Ketua Kordinator Daerah Forum Honorer K2 Jateng, Ahmad Sayfudin.

Sri Subekti lebih lanjut menyatakan, semula jumlah guru dan penjaga sekolah honorer K2 di Solo berjumlah 351 orang. Sebanyak 119 orang telah diangkat menjadi PNS, tinggal 132 orang yang kebanyakan guru SD. Ke-132 guru dan penjaga sekolah honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS tersebut telah mengabdi di dunia pendidikan cukup lama, di atas 15 tahun.

Mereka juga telah masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga tinggal menunggu pengangkatan sebagai PNS. “Dengan disahkannya revisi UU tentang Aparatur Sipil Negara [ASN] pada 2017 semoga ada kepastian pengangkatan honorer K2,” ujarnya.

Nasib guru dan penjaga sekolah honorer K2, sambung dia, sangat memprihatinkan karena hanya mendapatkan honor antara Rp100.000 sampai Rp500.000 per bulan, tergantung kemampuan sekolah masing-masing. Dengan diangkat menjadi PNS kesejahateraan mereka dapat meningkat serta ada jaminan uang pensiun setelah nantinya purnatugas.

Dia menambahkan ada bebarapa guru tenaga honorer K2 yang tidak sabar akhirnya memilih menjadi tenaga pegawai kontrak pemerintah (TPKP) yang ditawarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan mendapatkan gaji Rp1,4 juta per bulan. Persyaratan menjadi TPKP Pemkot Solo yakni harus keluar dari honorer K2, sehingga kehilangkan haknya untuk diangkat menjadi PNS.

“Meminta agar syarat menjadi TPKP harus keluar dari honorer K2 dihilangkan karena merugikan guru honorer K2. Mestinya sambil menunggu diangkat menjadi PNS ditampung menjadi TPKP,” pintanya .

Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), Ichwan Dardiri, mendesak agar persyaratan harus keluar dari honoror K2 untuk menjadi TPKP dihilangkan. “Pemerintah agar segera mengangkat tenaga honorot K2 menjadi PNS,” tandas mantan Ketua Dewan Pendidikan Solo ini.

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:

Guru Honorer Barito Kuala Harus Simak Informasi Menggembirakan Ini

Sahabat pembaca blog honorer k2, sudah tahukah anda bahwa ada kabar yang menggembirakan bagi guru honorer Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kabar itu adalah tentang kesediaan Bupati Barito Kuala Hasanuddin Murad  gaji guru honorer tahun 2017. 

"Gaji guru honor akan kita naikan dari Rp600 ribu menjadi Rp1 juta per bulan dan  pembayarannya dirapel," katanya di Kecamatan Alalak. 

Menaikkan gaji guru honorer menurut Hasanuddin memang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun, menurut bupati, untuk menaikan statusnya dari harian lepas menjadi honor daerah dan dari honor daerah ke pegawai negeri sipil bukan kewenangan kepala daerah.

Maka sang bupati mengingatkan jangan percaya bujuk rayu dari pihak manapun yang mengaku bisa menaikan gaji honor atau mengangkat status menjadi pegawai negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 kepala daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali.

Menurut dia Barito Kuala kemungkinan itu akan semakin besar karena sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah itu. Biasanya para calon pasangan kandidat melontarkan janji akan mengangkat para pegawai honorer langsung menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu berjanji menaikkan tunjangan mereka.  

Khusus untuk kesejahteraan guru, Hasanuddin menegaskan akan menyampaikan masalah tersebut ke pemerintah pusat bahwa kabupaten yang dipimpinnya masih kekurangan guru. Karena itu dia berharap pemerintah pusat bisa memberi keleluasaan kepada pemerintahan tersebut untuk mengangkat guru.

Bupati mengaku pernah mendapat pertanyaan dari seorang guru honorer yang menginginkan mendapat nomor urut pendidik tenaga kependidikan sebagai prasyarat guru honor lepas menjadi honorer daerah.

Hasanuddin menegaskan bersedia mengeluarkan nomor itu paling lambat dalam satu minggu. Namun harus dengan catatan pada surat keputusan yang menyebutkan sumber penggajiannya berasal dari bantuan operasional sekolah.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Kamis, 09 Februari 2017

Beralih ke Provinsi, Tenaga Honorer K2 NTB akan Diseleksi Ulang

Sahabat pembaca Info Honorer K1 dan K2, sudah tahukah anda bahwa sejumlah kewenangan yang semula berada di kabupaten/kota sudah beralih ke provinsi mulai 2017 ini. Di antaranya sektor  pendidikan jenjang SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), kehutanan, perikanan dan kelautan serta perhubungan.

Menyikapi banyaknya tenaga honorer K2 yang belum jelas nasibnya, Pemprov NTB berencana akan melakukan seleksi ulang. Nantinya, tenaga honorer yang memenuhi syarat yang akan menjadi pegawai honorer K2 Pemprov NTB.

“Karena tenaga honorer K2 ini baik di sektor pendidikan, kehutanan, perhubungan dan ketenagakerjaan itu sekarang ke provinsi. Akan ada verifikasi sesuai sarannya Pak Kepala Dinas Dikbud, akan dilakukan seleksi terhadap rekrutmen K2, kan disesuikan juga dengan anggaran yang ada di provinsi,” kata Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Wahibullah ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Ia menjelaskan, untuk pengangkatan tenaga honorer K2 ini menjadi PNS belum ada petunjuk teknisnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Yang ada justru rekrutmen CPNS melalui jalur ikatan dinas.

Mantan Sekretaris Dinas Dikpora NTB ini menjelaskan sudah beberapa kali menyampaikan keluhan-keluhan dari pemda kabupaten/kota terkait dengan pengangkatan honorer K2 ini menjadi PNS ke pemerintah pusat. Terkait dengan persoalan tenaga honorer K2 yang akan beralih menjadi ke provinsi, Pemprov sudah menjadwalkan rapat. “Pak Sekda sudah minta dijadwalkan waktunya untuk rapat terkait K2 ini,”ucapnya.

Wahibullah menyebutkan, dari beberapa sektor kewenangan yang beralih ke provinsi, sekitar 7.000 honorer K2 yang akan ikut beralih ke provinsi. Bahkan, dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sekitar 273 orang yang sudah masuk datanya. Untuk gaji tenaga honorer K2 ini, sementara menjadi beban kabupaten/kota. Namun, Pemda kabupaten/kota juga kebingungan karena belum ada juknis mengenai pengalihan tenaga honorer K2 ini.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.

Share:

Selasa, 07 Februari 2017

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Drs H Agus Abdul Kholik MM berharap pemerintah pusat segera melakukan pengangkatan guru honorer K2 menjadi CPNS.

Sahabat pembaca Info Honorer K1 dan K2, sudah tahukah anda bahwa Para tenaga honorer kategori dua (K2) masih menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bisa diangkat menjadi CPNS.

Namun, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Agus Abdul Kholik MM berharap pemerintah pusat segera melakukan pengangkatan guru honorer K2 menjadi CPNS.

Harapan Agus ini berkaitan dengan rencana pensiun sejumlah guru madrasah diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah.

”Kita khawatir kekurangan guru,” ujarnya saat dihubungi Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group), kemarin (7/2).

Agus menerangkan saat ini jumlah guru honorer di madrasah diniyah, tsanawiyah dan aliyah di bawah Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Tasikmalaya kurang dari 2.000-an. Sedangkan guru PNS-nya 1.600-an.

Sekretaris Forum Kerja Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Tasikmalaya Asep Bunyamin berharap pemerintah daerah maupun pusat memberi perhatian pada peningkatan kapasitas dan kompetensi guru madrasah diniyah. Pemerintah juga harus membuat peraturan yang mewadahi madrasah diniyah.

Sementara FKDT bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya akan terus dan fokus membenahi dan mengembang madrasah diniyah.

”Sehingga, diniyah bisa berkompetisi dengan lembaga pendidikan formal lainnya,” kata dia.

Asep pun membuka data madrasah diniyah di Kabupaten Tasikmalaya. Menurut dia, jumlah madrasah di bawah binaan FKDT sebagai mitra Kantor Kementerian Agama, sebanyak 3.471 unit.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, 05 Februari 2017

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan terkait penyaluran gaji bagi para guru honorer yang saat ini masih tertunda akibat pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri, sudah tahukah anda bahwa pemerintah sedang menyiapkan peraturan terkait penyaluran gaji bagi para guru honorer yang saat ini masih tertunda akibat pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

"Kami sedang siapkan peraturannya, mudah-mudahan aktif bulan ini," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (4/2/2017) sore.

Menurut Muhadjir, masih perlu ada harmonisasi peraturan antara peraturan Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sebelum peraturan tersebut diterapkan.

Di samping itu, perlu ada pula "fatwa" dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya ke depan tidak timbul masalah baru.

"Walaupun niatnya baik, kalau caranya tidak baik, nanti malah jadi masalah. Kalau prinsip saya sebagai Mendikbud, sangat perhatian dan memahami bahwa masalah ini harus segera diselesaikan," tuturnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun meminta kepada para guru untuk bersabar sampai peraturan tersebut selesai "digodok" dan hak-haknya segera terpenuhi.

"Ya, sementara ditunda dulu, sabar dulu sambil berdoa mudah-mudahan segera tuntas," ujarnya.

Ia menyebut jumlah guru honorer di Indonesia tercatat ada sekitar 160.000 orang. Sebanyak 26.000 di antaranya diangkat oleh masing-masing pemerintah daerah dan sisanya diangkat oleh kepala sekolah. 

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Jumat, 03 Februari 2017

Pemerintah Segera Terbitkan PP ASN, Revisi UU No.5/2014 Tentatif Dilakukan

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri, sudah tahukah anda bahwa dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur kebijakan manajemen ASN. PP yang akan diterbitkan tersebut merupakan materi untuk menjalankan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (02/02).

Untuk itu disepakati bersama Komisi II DPR RI bahwa pelaksanaan revisi UU ASN akan menunggu hingga terbitnya PP tersebut, karena akan dilakukan kajian lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Apabila PP tersebut kompatibel dalam implementasi kebijakan manajemen ASN , maka revisi UU ASN tentatif dilakukan.

Menteri Asman menjelaskan bahwa seluruh PP tersebut telah sampai pada tahap finalisasi dan seluruh Kementerian yang terkait dalam PP sudah menandatangani, “Saat ini kami tinggal menunggu pengesahan ataupun tanda tangan dari Presiden RI,“ujar MenPANRB.

Ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan 11 PP yang berisi aturan kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara. Dalam PP tersebut terdapat materi yang akan mengatur tentang manajemen ASN baik itu untuk aparatur yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun nantinya yang akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rapat kerja kali ini, terdapat sejumlah kebijakan yang menjadi pembahasan utama seperti manajemen kepegawaian nasional, penyelesaian tenaga honorer, serta rencana revisi UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam paparannya, MenPANRB menjelaskan bahwa struktur ASN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia saat ini, berdasarkan data KemenPANRB per Januari 2017, komposisi ASN di Indonesia masih didominasi oleh Jabatan Fungsional Guru yaitu sebanyak 37,43% , dan Jabatan Fungsional Umum Administrasi sebesar 37,69% dari total 4.475.997 aparatur sipil negara yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah.

"Ini berarti ASN Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Untuk kebijakan ke depan, tentu kita harus meningkatkan kapasitas ASN yang sudah ada ini untuk memiliki kualitas dan kualifikasi yang menunjang tata kelola pemerintah akuntabel di Indonesia," ujar Menteri Asman.

Menurut MenPANRB, untuk meningkatkan kapasitas ASN maka diperlukan pendidikan pelatihan berkesinambungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing. "Seluruh ASN harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam sesuai kompetensi setiap tahunnya untuk menjaga kualitas kinerjanya," jelas Menteri Asman. MenPANRB menjelaskan, kedepan pendidikan yang diterima oleh para ASN terutama yang telah berada dalam posisi jabatan tinggi tidak hanya lagi diberikan oleh widyaiswara, namun juga harus diberikan oleh para CEO (Chief Executive Officer) lembaga privat swasta agar dapat meningkatkan wawasan ASN secara global serta untuk meningkatkan standar profesionalisme ASN secara signifikan.

Dalam kesempatan tersebut MenPANRB juga mengingatkan kembali bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian tenaga honorer. Hingga saat ini, pengangkatan PNS masih didominasi ASN yang berasal dari tenaga honorer. Dari total 1,8 juta ASN yang diangkat sebagai PNS selama kurun waktu 2005-2009, 58.8% berasal dari tenaga honorer, sedangkan 42.2% merupakan pelamar umum yang terseleksi sesuai kebutuhan organisasi instansi masing-masing. "Tentu pengangkatan PNS yang berasal dari honorer ini tidak sama dengan pelamar umum, karena pada umumnya tenaga honorer tidak terseleksi melalui pengujian kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk mengisi jabatan yang ada. Tentunya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penyelesaian tenaga honorer yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Menteri Asman menjelaskan bahwa tren belanja gaji pegawai terus mengalami peningkatan dari Rp 351 T ditahun 2010 menjadi Rp 732 T ditahun 2016. Untuk mengatasi belanja pegawai yang telah mengalami peningkatan tiap tahunnya, MenPANRB terus menginisiasi pola baru yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE) atau lebih dikenal dengan e-government agar terjadi efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sehingga dalam tata kelola pemerintah Indonesia akuntabilitasnya terjamin dan berorientasi hasil.

Menteri PANRB juga menjelaskan bahwa saat ini belanja pensiun PNS/TNI/Polri pada tahun 2016 telah mencapai Rp 108,58 T . Kenaikan ini cukup signifikan mengingat pada tahun 2010 pemerintah menghabiskan 50,3 T untuk belanja pensiun. Untuk melakukan penghematan kedepannya , MenPANRB menyatakan bahwa Pemerintah perlu mengkaji skema pensiun dengan sistem yang lebih memberikan manfaat bagi para pensiunan PNS/TNI/Polri seperti program pemberdayaan usaha para pensiunan.

Rapat kerja ini dipimpin oleh Zainudin Amali dan turut dihadiri oleh SesmenPANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Dirjen OTDA Kemendagri Sony Sumarsono, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta Ketua KASN Sofian Effendi.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Jumat, 27 Januari 2017

Kabar Baik Soal Gaji Guru Honorer SMA/SMK

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri, sudah tahukah anda bahwa permasalahan gaji guru honorer di SMA/MA/SMK yang menjadi masalah di tingkat provinsi kini bisa teratasi.

Sebab, pemerintah akan memberlakukan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di pendidikan menengah atas.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ‎Didik Suhardi mengatakan, ada beberapa kepala daerah yang menyurat kepada pemerintah.

Mereka meminta kebijakan soal pembayaran gaji guru honorer karena banyak daerah kebingungan mencari sumber pendanaannya.

"Sebenarnya kebijakan soal pembayaran guru honorer jadi kewenangan daerah. Namun, karena banyak guru honorer terancam dirumahkan, sementara di sekolahnya didominasi guru honorer dan guru bantu, maka pusat ikut turun tangan," kata Didik, Jumat (27/1).

Secara prinsip, menurut Didik, pemberian dana BOS untuk SMA/MA/SMK bisa dilakukan.

Namun, pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam agar tidak muncul masalah baru.

Misalnya, dana BOS digunakan untuk mengangkat guru honorer baru.

"Kalaupun nanti BOS SMA/SMK akan dijalankan, ada aturan mainnya. Dana BOS hanya untuk membayar gaji guru honorer yang dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Jadi tidak boleh untuk membayar gaji guru honorer baru karena sudah ada larangan mengangkat honorer sejak 2005," tegasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 09 Januari 2017

Pemprov Jabar akan Buat Aturan Gaji Guru Honorer untuk SMA/SMK

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyusun aturan berkaitan gaji guru honorer pasca alih kelola kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai Undang-Undang 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah. Aturan ini akan membuat kepastian penghasilan bagi guru honorer. 

"Nanti kita akan buat aturan (gaji guru honorer). Sekarang kan masih nginduk ke SMA SMK masing-masing. Tinggal kita akan buat aturan yang buat mereka lebih punya kepastian sebagai guru honorer," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan usai pelantikan pejabat eselon di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1). 

Gubernur mengatakan pihaknya akan segera menggelar pertemyan dengan kepala sekolah dan tenaga guru. Pertemuan ini akan merumuskan langkah-langkah penataan pendidikan di antaranya hak guru honorer.

Sebagaimana diketahui pada 2016 lalu Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan menyebutkan akan ada sekitar 20.093 guru SMA/SMK honorer yang akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar seiring alih kelola kewenangan. "Perwakilan guru akan bertemu merumuskan langkah-langkah penataan SMA SMK ke depan supaya gerak cepat tertata dengan baik. Baik kualitasnya dan pelayanan," ujarnya.

Pembahasan ini dikatakan Aher seharusnya telah dibahas pada akhir tahun 2016. Namun kesibukan anggaran dan perubahan SOTK menyebabkan pembahasan tertunda. "Ke depan kita akan berbicara panjang dan ada kesepahaman yang akan dituangkan dalam aturan. Supaya aturannya ditaati.

Untuk sementara, penggajian gaji guru honorer masih akan mengikuti aturan sebelumnya. Atau mengacu kepada aturan di masing-masing sekolah. Pihaknya bahkan menyebut akan menggaji puluhan ribu guru honorer tersebut sesuai dengan nilai upah minimum kota/kabupaten (UMK) di masing-masing daerah. 

"Tapi (besaran gaji) itu yang perlu kita diskusikan (lagi)," ujarnya

Dia berharap, pembahasan aturan ini bisa selesai pada Januari ini. Sehingga pada bulan Februari para guru honorer bisa menerima gaji sesuai dengan aturan yang baru.

Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya berencana akan mengumpulkan para kepala sekolah SMA/SMK se-Jawa Barat di Pusdai Jawa Barat. "Tujuannya untuk sosialisasi terkait alih kelola SMA/SMK ini," katanya.

Selain itu, sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh kepala sekolah tahu terkait regulasi, gaji, hingga pengelolaan aset dipindah dari kabupaten/kota ke provinsi. 

Berita ini bersumber dari republika.co.id.
Share:

Jumat, 06 Januari 2017

Gaji Guru Honorer di Depok Naik Hingga 100 Persen

Sahabat pembaca Honorer Berbakti dan Mengabdi Untuk Negeri, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkomitmen memajukan dunia pendidikan, hal ini dibuktikan dengan perhatian yang tinggi bagi kesejahteraan guru honorer. Pada awal 2017 ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menaikkan honor bagi guru honorer baik tingkat SD maupun SMP di Kota Depok hingga 100 persen.

Kenaikan tidak hanya untuk guru honorer di sekolah negeri saja, melainkan juga bagi guru swasta di Kota Depok. Kenaikan honor bagi guru honorer tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Wali Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Dengan begitu, memasuki awal tahun ini, kenaikan tersebut dapat langsung dialokasikan kepada seluruh guru honorer di Kota Depok. "Setelah disetujui, tahun 2017 ini guru honorer mendapatkan gaji berbeda dengan sebelumnya. Ini untuk kesejahteraan mereka," ujar Kepala Disdik Kota Depok, Mohammad Thamrin di Balai Kota Depok, Jumat (6/1).

Menurut Thamrin, guru honorer akan mendapatkan tambahan menjadi Rp 400 ribu, dari nilai sebelumnya yang besarnya Rp 200 ribu. Ketetapan ini sudah disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada. Namun, untuk pemberian honor bagi guru swasta tidak diberikan berupa dana langsung.

Tapi, dana tersebut dialokasikan melalui dana peningkatan fasilitas pendidikan untuk di masing-masing jenjang pendidikan. Dana yang diberikan untuk guru swasta tersebut dikenal dengan sebutan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Namun, dana bos yang diserahkan ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak dari pusat. Pasalnya, dana BOS terdiri dari dua macam, yaitu dana BOS dari APBD dan dana BOS yang bersumber dari APBN. 

"Honor guru swasta kita alokasikan ke fasilitas sekolah agar mutu pendidikan di sekolah swasta terus meningkat. Saya berharap, dengan adanya kenaikan honor dapat lebih meningkatkan kinerja guru sebagai upaya dalam memajukan pendidikan di Kota Depok," kata Thamrin.

Berita ini bersumber dari republika.co.id
Share:

Senin, 26 Desember 2016

Kota Palembang Berdayakan Guru Honorer

Sahabat pembaca blog honorer berbakti dan mengabdi untuk negeri yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang H Ahmad Zulinto SPd MM minta sekolah harus cermat dan hati-hati dalam menutupi kekurangan guru. Karena pada akhir 2016 ini bakal ada ratusan guru yang pensiun.

“Setiap sekolah harus bisa menutupi kekurangan guru dengan memberdayakan guru honorer yang ada ataupun merekrut guru honor baru. Pasalnya setiap tahun pasti ada guru yang pensiun,” Kepala Disdikora Kota Palembang H Ahmad Zulinto SPd MM melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian Disdikpora Palembang Drs H Nasikun MM mengatakan, akhir pekan lalu. 

“Untuk honornya, sudah diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bisa juga melalui Bantuan Sekolah Gratis (BSG),” tambahnya. 

Hingga akhir 2016, lanjut dia, sekitar 400-an terdata guru yang akan pensiun. Sedangkan pada 2017, jumlahnya pun tak jauh berbeda. Puncak jumlah guru yang akan pensiun diperkirakan pada 2019 mencapai 800 orang. Rata-rata guru yang pensiun pada tahun tersebut adalah mereka yang diangkat pada tahun 70-80-an atau pengangkatannya melalui Instruksi Presiden (Inpres). “Itupun akan bertambah kalau ada yang mengusulkan mutasi atau jika ada yang meninggal dunia,” cetusnya.

Sementara itu, Kasi Pengembangan dan Tenaga Pendidik TK/SD Disdikpora Kota Palembang, Dareni menegaskan, tak ada alasan seorang guru capek dalam mengajar, meski akan masuk masa pensiun. Sesuai profesionalitasnya, lanjut dia, meski memasuki pensiun kinerja seorang guru harus tetap maksimal. Sebab dalam peraturan memang wajib mendidik anak bangsa tanpa pengecualian. “Siapapun guru itu jika diberi amanah untuk mengajar, baik kelas tinggi atau bawah harus sungguh-sungguh menjalankan kewajiban sesuai kemampuan yang dimilikinya,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Dareni, dihimbau kepada para kepala sekolah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi para guru. “Guru diberikan arahan cara teknik mengajar yang sabar dan profesional,”lanjutnya.

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres Online.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...
Diberdayakan oleh Blogger.